SUKA MAKMUE – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 pada Selasa (6/10/2026). Acara yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memaksimalkan kualitas pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Nagan Raya, Kepala BPKD, Kabag Tata Pemerintahan Setdakab, serta seluruh pengampu SPM dari masing-masing Perangkat Daerah. Rapat koordinasi ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda menegaskan bahwa SPM bukanlah sekadar instrumen pemenuhan administrasi berupa penginputan data dan penyusunan laporan semata.
"Lebih daripada itu, SPM merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan hadirnya pelayanan dasar yang berkualitas, terukur, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Kepala Bappeda.
Ia juga memaparkan hasil evaluasi perkembangan keterisian input SPM Kabupaten Nagan Raya hingga Triwulan III tahun 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, beberapa sektor telah menunjukkan capaian yang maksimal, seperti bidang Perumahan Rakyat dan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum) yang telah mencapai 100 persen. Bidang Pendidikan juga menunjukkan tren positif dengan keterisian mencapai 93,75 persen.
Namun, Kepala Bappeda juga menyoroti sejumlah sektor yang masih memerlukan percepatan, di antaranya Trantibumlinmas (42,22 persen), bidang Sosial (45 persen), Kebencanaan (26,67 persen), serta beberapa bidang krusial lain seperti Kesehatan (0,55 persen), Pekerjaan Umum, dan Damkar yang masih harus segera mengoptimalkan proses input data.
"Angka-angka tersebut tentu tidak semata-mata untuk kita lihat sebagai capaian atau kekurangan, tetapi harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk melakukan perbaikan bersama. Jangan melihat kondisi saat ini sebagai beban, tetapi sebagai momentum untuk berbenah," pesannya kepada seluruh pengampu SPM.
Pihaknya menyadari adanya sejumlah kendala di lapangan, baik terkait ketersediaan data, koordinasi antarbidang, SDM, maupun kendala dalam proses penginputan pada sistem. Namun, ia meyakini bahwa dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, semua kendala tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama.
Menutup arahannya, Kepala Bappeda mengingatkan bahwa data SPM yang akurat dan ter-input dengan baik akan sangat krusial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran di masa depan, agar selalu berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Nagan Raya.
Bagikan Berita Ini
Bantu sebarluaskan informasi ini kepada masyarakat