Suka Makmue – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memetakan capaian pemenuhan SPM Pendidikan sekaligus memperkuat perencanaan dan penganggaran program pendidikan untuk tahun 2027.
Kegiatan ini melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Bappeda, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pemenuhan SPM Pendidikan.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran faktual dan terukur mengenai penerapan SPM Pendidikan di daerah, khususnya keterkaitan antara indikator prioritas SPM, perencanaan program, strategi intervensi, penganggaran, pemanfaatan aset, pelaksanaan kegiatan, serta capaian output dan outcome.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) mengenai profil dan capaian SPM Pendidikan kabupaten/kota. Selanjutnya, Dinas Pendidikan memaparkan penganggaran dan capaian indikator SPM Pendidikan tahun 2026, yang dilanjutkan dengan diskusi bersama Bappeda mengenai berbagai tantangan dan kendala penganggaran serta rencana pemenuhan SPM Pendidikan tahun 2027.
Melalui forum ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengidentifikasi indikator SPM yang menjadi prioritas, mengevaluasi kesesuaian intervensi yang telah dilakukan, serta memastikan dukungan dan alokasi anggaran lebih terarah pada upaya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan.
Ketersediaan data perencanaan tahun 2027 menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan. Dengan dukungan data yang relevan, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi dan program yang lebih terukur, sesuai kebutuhan daerah, serta selaras dengan target pemenuhan indikator SPM Pendidikan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, BPMP Provinsi Aceh mendorong penguatan koordinasi dan sinergi antara Dinas Pendidikan, Bappeda, dan BKAD agar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Bagikan Berita Ini
Bantu sebarluaskan informasi ini kepada masyarakat